Menu

Mode Gelap

- · 2 Des 2020 01:12 WIB ·

Macam-Macam Pajak Di Indonesia Yang Perlu Dimengerti


 Macam-Macam Pajak Di Indonesia Yang Perlu Dimengerti Perbesar

Macam-macam pajak di Indonesia sepertinya memang penting untuk dikenali setiap lapisan masyarakat.

macam-macam pajak di indonesia

Hal tersebut dikarenakan agar setidaknya masyarakat mampu mengerti jenis pajak seperti apa yang mereka bayar.

Nah, macam-macam pajak di Indonesia itu sendiri secara biasa terbagi menjadi dua, adalah pajak sentra dan pajak kawasan.

(Baca Juga: Pajak Pembelian Barang Online dari Luar Negeri Terbaru Beserta Cara Hitungnya)

Pajak Pusat merupakan pajak yang diatur oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagiannya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah departemen keuangan.

Sementara itu Pajak Daerah ialah macam-macam pajak di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun di Kabupaten yang mana diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah setempat.

Pajak Pusat

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Macam-macam pajak di Indonesia yang pertama yaitu Pajak Penghasilan atau PPh. Jenis pajak satu ini lazimnya dikenakan untuk orang-orang, baik itu secara eksklusif maupun badan atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dari suatu tahun pajak.

Penghasilan tersebut mampu bersumber dari manapun, seperti keuntungan perjuangan, honor, honorarium, hadiah, dan lain-lain. Nah, subjek PPh itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni wajib pajak dalam dan mancanegara.

Di dalam Pajak Penghasilan, terdapat dua kategori, ialah Subjek PPh dan Objek PPh. Subjek PPh adalah mereka yang mengeluarkan uang, memangkas, serta memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Subjek PPh ini juga terbagi menjadi dua, ialah wajib pajak dalam dan luar negeri.

Sementara itu Objek PPh yaitu setiap penghasilan yang diterima atau didapat oleh wajib pajak, yang mana penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun mancanegara.

Beberapa teladan jenis PPh yang berlaku di Indonesia antara lain adalah:

  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 19
  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 24
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 26
  • PPh Pasal 29
  • PPh Final Pasal 4 Ayat 2

2. Pajak Pertambahan Nilai

Macam-macam pajak di Indonesia selanjutnya yakni Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Nah, bagi kamu yang senang membeli, baik itu dalam cara offline maupun online, pasti telah tidak aneh lagi dengan jenis pajak satu ini.

PPN ialah jenis pajak yang umumnya dibebankan dikala seseorang melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa dari pihak yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, PPN juga dapat dikatakan sebagai pajak tidak pribadi.

Setiap produsen mempunyai keharusan dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun yang berkewajiban untuk membayar PPN tersebut ialah pelanggan simpulan.

Orang yang dikenakan PPN ini sudah dikelola di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 mengenai PPN.

Sementara itu perubahannya terdapat di Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 perihal PPN, disebutkan, pungutan ini dikenakan atas:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKB) di dalam daerah pabean yang dilaksanakan Pengusaha
  • Impor Barang Kena Pajak
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam tempat pabean yang dikerjakan oleh Pengusaha
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar tempat pabean di dalam kawasan pabean
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam kawasan pabean
  • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  • Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Bagi yang belum tahu, daerah pabean merupakan daerah yang berada di dalam daerah Republik Indonesia dan meliputi kawasan darat, perairan, udara, serta daerah-daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Macam-macam pajak di Indonesia berikutnya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Jenis pajak satu ini merupakan pajak pemasaran yang dikenakan atas transaksi barang glamor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara.

Objek PPnBM atau barang mampu digolongkan menjadi berbagai macam, yaitu:

  • Barang yang bukan kebutuhan pokok
  • Barang yang disantap untuk menunjukan status
  • Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  • Barang yang kebanyakan disantap oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi

Untuk melaporkan PPnBM, wajib pajak mesti menggunakan formulir SPT Masa PPN 11 11 yang ialah formulir untuk para wajib pajak yang ingin melaporkan penghitungan jumlah pajak, baik itu untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.

4. Bea Materai

Bea Materai (BM) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, mirip surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, serta surat berguna yang terdiri dari sejumlah nominal duit dan didasari oleh ketentuan tertentu.

Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk melunasi bea materai, adalah:

  • Benda materai yang berupa materai tempel dan kertas materai
  • Cara yang telah diputuskan oleh Menteri Keuangan, yaitu dengan memakai teknologi pencetakan dan metode komputerisasi.

Sedangkan itu, nilai untuk Bea Materai juga terbagi menjadi dua, yakni Rp3000 dan Rp6000, yang mana kedua nilai tersebut digunakan berdasarkan kebutuhannya masing-masing.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan macam-macam pajak di Indonesia yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan.

PBB itu sendiri terdiri dari dua sektor, adalah PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota) dan PBB Sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan yang diadministrasikan pribadi oleh pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak.

Nah, pembagian sektor Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sejak tahun 2014.

Pajak Provinsi

  • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota

  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  • Pajak Parkir

Dapatkan berbagai gosip menarik yang lain, hanya di CekAja.com, dimana kamu juga bisa mendapatkan aneka macam saran produk keuangan sesuai kebutuhan.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pengobatan Asuransi Untuk Pekerja Dan Jenis-Jenisnya

2 Desember 2020 - 11:18 WIB

Pentinglah Asuransi Untuk Barang Elektronik Dan Contohnya

2 Desember 2020 - 11:15 WIB

5 Pekerjaan Freelance Asyik Buat Mahasiswa

2 Desember 2020 - 11:09 WIB

tips Mengubah Kartu Kredit Yang Rusakâ Dan tips Mencegahnya

2 Desember 2020 - 11:06 WIB

Mengenal Pemahaman Dan Perbedaan Asuransi Perjalanan Syariah

2 Desember 2020 - 11:03 WIB

Rekomendasi 7 Daftar Buku Terbaik Untuk Belajar Saham

2 Desember 2020 - 11:00 WIB

Trending di -