Peraturan Blokir Imei Berlaku Untuk Ganti Rugi Ponsel Bm

Posted on

Pada 18 April 2020, pemerintah mulai memberlakukan peraturan hukum blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk ponsel black market atau yang umum disebut dengan ponsel ilegal. Peraturan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Peraturan Aturan Blokir IMEI Berlaku untuk Ganti Rugi Ponsel BM

Peraturan Aturan Blokir IMEI

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, peraturan aturan blokir IMEI sudah diberlakukan semenjak 18 April 2020.

Peraturan yang sengaja dibuat untuk memblokir handphone, komputer genggam dan tablet atau yang diketahui dengan istilah HKT ilegal ini, sejatinya sudah disahkan semenjak enam bulan yang kemudian, yakni pada 18 Oktober 2019.

Lamanya jarak antara akreditasi peraturan dan pemberlakuannya tersebut, sesuai dengan yang dicantumkan pada BAB VI Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 11 Tahun 2019.

Di mana, rentang waktu enam bulan itu digunakan untuk uji coba dan sosialisasi yang dikerjakan tiga kementerian, kepada metode whitelist yang mau diterapkan kepada ponsel-ponsel ilegal.

Untuk isi dari peraturan aturan IMEI sendiri, lebih membicarakan ihwal metode whitelist yang hendak dipakai untuk memblokir ponsel black market atau ilegal.

Pasalnya, ponsel black market yang nomor IMEI nya tidak terdaftar di basis data Kementerian Perindustrian, tidak akan mampu terhubung dengan jaringan seluler operator apapun.

Dengan kata lain, ponsel-ponsel yang nomor IMEI nya tidak terdaftar, tidak akan menerima sinyal untuk mengakses semua kegiatan yang menggunakan data seluler, seperti SMS, Telepon, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya.

Meski begitu, sistem whitelist yang memakai mekanisme normally off ini, hanya berlaku untuk ponsel-ponsel yang baru kau miliki di atas tanggal pemberlakuan hukum IMEI, adalah 18 April 2020.

Bagi ponsel-ponsel ilegal yang sudah kamu miliki dan gunakan sebelum tanggal pemberlakuan tersebut, tidak akan dikenakan tata cara whitelist.

Oleh alasannya itu, sebelum berbelanja handphone, ada baiknya kamu mengecek IMEI nya apalagi dahulu. Lantas, bagaimana cara mengevaluasi nomor IMEI?

(Baca Juga: Yuk Kenali Manfaat Asuransi Handphone Dan Contoh Asuransinya)

Cara Mengecek Nomor IMEI

Cara untuk memeriksa nomor IMEI sebetulnya sangat gampang, ialah kau hanya perlu mencantumkan nomor IMEI yang terletak pada stiker di bagian belakang dus ponsel, ke dalam laman pengecekan nomor IMEI Kementerian Perindustrian, adalah imei.kemenperin.go.id.

Pengecekan nomor IMEI, dalam hal ini lebih ditujukan untuk kamu yang ingin berbelanja handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) gres di atas tanggal 18 April 2020.

Pasalnya, hal tersebut berkhasiat untuk mengetahui apakah HKT yang ingin kau beli ilegal atau tidak.

Pentingnya pengecekan IMEI pun mendorong pernyataan Ismail, selaku Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menyampaikan, bahwa pemerintah menghimbau penduduk untuk berbelanja perangkat handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) yang legal, mirip yang dilansir pada jogja.tribunnews.com.

Apabila sesudah memeriksa nomor IMEI, ternyata dikenali ponsel atau HKT yang mau kau beli ilegal, atau nomor IMEI nya tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, maka sebaiknya kau tidak membeli barang tersebut.

Sebab, bila membeli HKT ilegal, kau tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi kamu juga merugikan pihak distributor dan pemerintah.

Oleh sebab itu, pengecekan IMEI sebelum membeli ponsel sangat penting untuk kamu kerjakan.

Perlu dikenang, pengecekan nomor IMEI pun penting dilakukan, meski kau berbelanja HKT secara online atau lewat e-commerce.

Penjual Juga Perlu Melakukan Pengecekan Nomor IMEI

Nyatanya, pengecekan nomor IMEI tidak cuma berlaku untuk calon pembeli saja, namun juga berlaku untuk para penjual atau agen HKT.

Sebab, mereka perlu memastikan apakah handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) yang hendak mereka jual telah terjamin legalitasnya.

Pengecekan nomor IMEI yang dikerjakan oleh para pedagang juga memiliki kegunaan untuk menyingkir dari adanya kerugian yang ditimbulkan dari pemasaran HKT ilegal.

Oleh sebab itu, Ojak Manurung sebagaiDirektur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, menekankan para produsen atau importir untuk melaksanakan langkah antisipasi tersebut.

Terlebih, pengecekan nomor IMEI ini tidak cuma wajib dijalankan oleh pedagang offline, namun berlaku juga untuk pedagang online yang menjual produk-produknya di e-commerce.

Dengan begitu, marketplace memiliki tanggung jawab terhadap merchant-merchant yang tergabung dalam marketplace tersebut.

Hal itu juga menolong Kementerian Perdagangan yang telah meminta idEA (Indonesia E-commerce Association), selaku pihak yang mengasosiasi marketplace untuk memantau merchant-merchant yang tergabung dalam marketplace melalui anggotanya.

Ganti Rugi HKT Black Market

Peraturan aturan IMEI yang diberlakukan pemerintah sejak 18 April ini, nyatanya memiliki segi mempesona.

Di mana, kau bisa meminta ganti rugi kepada pihak pedagang , bila kau gres mengetahui ponsel yang kau miliki ternyata ilegal, sehabis hukum IMEI sudah resmi berlaku.

Dengan begitu, setiap pelanggan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi, bila mengenali ponsel yang dimilikinya tidak mempunyai nomor IMEI yang valid atau pun belum teregistrasi di Kementerian Perindustrian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 juga mengatakan, bahwa para pelaku perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memperlihatkan ganti rugi terhadap konsumen, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk, ataupun bentuk yang lain.

Pernyataan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 tersebut, sungguh mampu dipakai untuk menuntut pihak penjual HKT ilegal, memperlihatkan ganti rugi yang cocok dengan barang yang semestinya pelanggan terima.

(Baca Juga: Cara Cek Imei HP Android dan iOS Lewat Ponsel serta Situs Kemenperin)

Peraturan Pembelian HKT dari Luar Negeri

Peraturan hukum IMEI nyatanya belum selesai sampai disitu. Sebab, peraturan tersebut juga berlaku untuk handphone, komputer genggam dan tablet yang dibeli di luar negeri.

Pasalnya, pemerintah hanya memperbolehkan setiap orang membawa masuk dua unit ponsel saja.

Tidak hanya itu, dua ponsel tersebut juga mesti memiliki harga yang tidak boleh melebihi 500 USD atau sekitar Rp7 juta. Tentunya, harga itu nantinya akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, kalau jumlah unit yang kau bawa melebihi ketentuan, maka kau hanya diperbolehkan menenteng dua unit saja.

Selain itu, kalau ada kelebihan nilai unit, maka kamu akan dikenakan ongkos PPN serta PPH dengan nilai masing-masing sebesar 10 persen dan 7,5 persen.

Selain itu kau juga perlu mengetahui, bahwa kedua ponsel yang kau bawa dari mancanegara tersebut wajib didaftarkan IMEI-nya di bandara setempat. Tujuannya yakni agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nah, beberapa informasi terkait peraturan hukum IMEI sudah kamu ketahui di atas. Dengan mengetahui peraturan tersebut, sudah seharusnya sekarang kau lebih waspada dalam membeli handphone, komputer genggam dan tablet.

Kamu perlu melaksanakan pengecekan IMEI terlebih dahulu di laman Kemenperin, sebelum berbelanja ponsel yang kau harapkan, baik secara offline maupun online lewat e-commerce.

Untuk membeli handphone maupun komputer genggam dan tablet pasti memerlukan biaya yang tak sedikit. Oleh alasannya adalah itu, sekarang kamu mampu membelinya memakai kartu kredit.

Sebab, kamu tidak perlu memiliki sejumlah uang apalagi dahulu untuk mampu membeli perangkat yang kau kehendaki.

Namun, jika kau belum mempunyai kartu kredit jangan khawatir. Karena kini kamu mampu mengajukannya dengan gampang dan proses yang cepat hanya di CekAja.com. Makara, tunggu apalagi? Yuk, usikan sekarang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *