Menu

Mode Gelap

asabri · 14 Okt 2021 09:54 WIB ·

Tak Ada Peleburan Taspen-Asabri ke BP Jamsostek, Ini Rekomendasi DJSN


 Tak Ada Peleburan Taspen-Asabri ke BP Jamsostek, Ini Rekomendasi DJSN Perbesar


JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait pengalihan program layanan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029. Hal ini pun mendapat sorotan berbagai pihak, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

DJSN menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun policy brief yang didalamnya perihal apa tindak lanjut pasca putusan MK dengan 2 opsi. Opsi pertama adalah skema segmentasi, artinya jaminan sosialnya bergerak sendiri-sendiri, untuk swasta, TNI/Polri dan ASN masing-masing lembaga jaminan sosialnya terpisah.

Opsi kedua adalah multipilar, di mana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan manfaat dasar, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Program Kesejahteraan Pegawai/ Manfaat Karyawan, diselenggarakan oleh PT Taspen, PT Asabri, DPPK/DPLK dan perusahaan asuransi komersial.

Anggota DJSN Indra Budi Sumantoro menjelaskan, melihat kedua opsi tersebut, yaitu opsi fregmentasi dan opsi multipilar, pihaknya lebih merekomendasikan ke opsi multipilar. Sebab, pada dasarnya setiap warga negara itu harus menerima hak dasar jaminan sosial dari Negara.

“Lembaga yang menjalankan jaminan sosial tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan. Opsi multipilar itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh putusan MK. Putusan MK cuma membatalkan pengalihan program yang sama,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (14/10).

Kata dia, skema multipilar tanpa adanya peleburan dan pengalihan program tetap bisa berjalan, sebab sifatnya hak atau dasar yang memberikan jaminan sosial. Sementara Taspen dan Asabri bersifat penghargaan.

Keduanya, lanjut dia, tetap berjalan masing-masing. Akan tetapi, tetap jaminan sosial tenaga kerja, di manapun orang tersebut bekerja tetap mendapat hak jaminan sosial tenaga kerja dari Negara.

“Jadi Taspen dan Asabri itu nantinya bukan sebagai penyelenggara jaminan sosial, tapi sebagai penyelenggara program kesejahteraan pegawai yang sifatnya penghargaan,” tutur dia.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking





Antara News

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Angkatan Kerja Pendidikan SMP ke Bawah Masih di Atas 50 Persen

16 Oktober 2021 - 06:11 WIB

Angkatan Kerja Pendidikan SMP ke Bawah Masih di Atas 50 Persen

Kemenhub Terbitkan SE Soal Aturan Terbaru Penerbangan Internasional

16 Oktober 2021 - 05:15 WIB

Kemenhub Terbitkan SE Soal Aturan Terbaru Penerbangan Internasional

Kunjungi Temanggung, Mentan Inginkan Scale-Up Food Estate Hortikultura

16 Oktober 2021 - 02:49 WIB

Kunjungi Temanggung, Mentan Inginkan Scale-Up Food Estate Hortikultura

BPS Sebut Ekspor Sayur-sayuran Naik Tinggi pada September 2021

16 Oktober 2021 - 02:45 WIB

BPS Sebut Ekspor Sayur-sayuran Naik Tinggi pada September 2021

Marak Perusahaan Pinjol Ilegal Meresahkan Warga, Begini Respons OJK

15 Oktober 2021 - 13:08 WIB

Hati-hati Tertipu Jasa Keuangan Palsu, Ikuti 5 Langkah Ini

3.000 Pinjol Ilegal yang Meresahkan Sudah Ditutup

15 Oktober 2021 - 12:03 WIB

3.000 Pinjol Ilegal yang Meresahkan Sudah Ditutup
Trending di Ekonomi